Aksi mahasiswa dengan cara menjahit mulut saat menyambut kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Lampung menjadi perhatian publik nasional. Unjuk rasa tersebut digelar di kawasan Tugu Adipura, Bandar Lampung, pada Rabu, 10 Juni 2026. Massa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Lampung membawa kritik terhadap kondisi politik, ekonomi, pendidikan, dan ruang sipil yang mereka nilai semakin menekan rakyat.
Aksi ini berbeda dari demonstrasi mahasiswa pada umumnya. Tiga peserta memilih melakukan teatrikal jahit mulut sebagai simbol bahwa suara kritis masyarakat sipil merasa tidak lagi mendapat ruang yang layak. Di sekitar lokasi, mahasiswa juga membentangkan sejumlah spanduk berisi tuntutan, berorasi, dan menyampaikan kritik terhadap sejumlah program pemerintah pusat. Peristiwa tersebut berlangsung ketika Presiden Prabowo berada di Lampung untuk menjalankan agenda kerja resmi, termasuk peresmian rumah sakit daerah dan pembukaan Musyawarah Nasional HIPMI.
Aksi di Tugu Adipura Saat Presiden Berada di Lampung
Tugu Adipura di Bandar Lampung menjadi titik aksi mahasiswa pada hari kunjungan Presiden Prabowo. Lokasi itu dikenal sebagai salah satu ruang publik penting di kota tersebut. Dengan memilih titik ramai, mahasiswa ingin menarik perhatian warga yang melintas sekaligus menunjukkan bahwa kritik mereka tidak hanya ditujukan kepada elite politik, tetapi juga kepada masyarakat luas.
Massa LMND Lampung datang membawa spanduk, pernyataan sikap, dan atribut aksi. Di tengah kerumunan, tiga pemuda melakukan jahit mulut menggunakan benang medis. Aksi itu segera menjadi bahan pemberitaan karena bentuknya ekstrem dan jarang dipilih dalam demonstrasi mahasiswa belakangan ini.
Dalam laporan sejumlah media, tiga peserta yang menjahit mulut disebut bernama Dzaky Oktarian, Bondol, dan Akbar Sumantri. Mereka menjadi wajah dari aksi simbolik tersebut. Meski jumlah peserta yang menjahit mulut hanya tiga orang, aksi ini didukung puluhan mahasiswa dan aktivis lain yang hadir di lokasi.
Simbol Mulut Terjahit dan Kritik Pembungkaman
Jahit mulut dalam aksi mahasiswa bukan tindakan yang dipilih tanpa pesan. Koordinator aksi, Josua Sitorus, menyebut tindakan itu sebagai simbol kekecewaan terhadap keadaan politik dan ekonomi. Mahasiswa menilai suara masyarakat sipil semakin sulit didengar, sementara kritik terhadap pemerintah sering dianggap sebagai gangguan.
Simbol mulut terjahit menunjukkan pesan bahwa rakyat memiliki suara, tetapi merasa dibatasi dalam menyampaikan kritik. Mahasiswa juga menyinggung pelibatan unsur militer dalam ruang sipil yang mereka anggap semakin luas. Menurut mereka, ruang sipil seharusnya tetap dijaga sebagai wilayah terbuka bagi warga, organisasi masyarakat, kampus, buruh, petani, dan kelompok lain untuk menyampaikan pandangan.
Pilihan aksi yang keras secara visual membuat pesan mahasiswa lebih cepat sampai ke publik. Foto dan video peserta dengan mulut terjahit beredar luas di media sosial. Banyak warganet kemudian memperdebatkan apakah aksi tersebut perlu dilakukan, berlebihan, atau justru menjadi tanda bahwa mahasiswa merasa jalur biasa tidak lagi cukup.
“Ketika mahasiswa memilih simbol setajam jahit mulut, yang sedang dibawa bukan sekadar kemarahan, tetapi perasaan bahwa ruang bicara semakin sempit.”
Tuntutan Pajak Kekayaan untuk Kelompok Super Kaya
Salah satu tuntutan utama LMND Lampung adalah penerapan pajak kekayaan bagi kelompok masyarakat super kaya. Mahasiswa menilai ketimpangan ekonomi masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Di satu sisi, kelompok kaya memiliki aset sangat besar. Di sisi lain, sebagian rakyat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar.
Dzaky Oktarian, salah satu peserta aksi, menyampaikan bahwa pajak kekayaan dapat menjadi tambahan pemasukan negara di tengah tekanan anggaran. Ia menyinggung keberadaan kelompok orang terkaya di Indonesia yang menurut mahasiswa memiliki kemampuan lebih besar untuk ikut menanggung beban negara.
Tuntutan pajak kekayaan bukan isu baru dalam percakapan ekonomi politik Indonesia. Gagasan ini beberapa kali muncul ketika pembahasan ketimpangan pendapatan, penerimaan negara, dan beban pajak masyarakat kecil menguat. Bagi mahasiswa, pajak kekayaan dipandang sebagai jalan agar beban fiskal tidak terus menerus bertumpu pada masyarakat menengah dan bawah.
Pendidikan Gratis, Ilmiah, dan Demokratis
Tuntutan lain yang dibawa mahasiswa adalah pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis. Isu pendidikan menjadi bagian penting karena biaya kuliah dan akses pendidikan tinggi masih menjadi keresahan di banyak daerah. Mahasiswa menilai pendidikan seharusnya tidak hanya dapat dijangkau oleh mereka yang mampu secara ekonomi.
Pendidikan gratis yang dimaksud mahasiswa tidak sekadar bebas biaya, tetapi juga memberi kesempatan setara bagi rakyat untuk memperoleh pengetahuan bermutu. Mereka menilai negara perlu menata ulang anggaran pendidikan agar lebih terasa langsung kepada pelajar, mahasiswa, guru, dosen, dan keluarga yang membiayai pendidikan anaknya.
Kata ilmiah dan demokratis dalam tuntutan itu menunjukkan keinginan agar kampus tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga ruang berpikir terbuka. Mahasiswa ingin kebebasan akademik, diskusi kritis, dan organisasi kampus tetap hidup tanpa tekanan. Bagi mereka, kampus seharusnya menjadi tempat lahirnya gagasan, bukan ruang yang takut bersuara.
Penolakan terhadap Remiliterisasi Ruang Sipil
LMND Lampung juga menolak apa yang mereka sebut sebagai remiliterisasi ruang sipil. Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan kekhawatiran terhadap makin banyaknya unsur militer masuk dalam urusan non pertahanan. Mahasiswa melihat gejala ini sebagai ancaman terhadap kehidupan demokrasi.
Dalam orasi dan pernyataan sikap, mahasiswa menegaskan bahwa urusan sipil sebaiknya tetap dikelola dengan pendekatan sipil. Mereka menilai pelibatan militer dalam banyak sektor kehidupan warga perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan rasa takut. Isu ini menjadi salah satu alasan kuat mengapa jahit mulut dipilih sebagai simbol.
Kritik terhadap remiliterisasi menyentuh ingatan panjang gerakan mahasiswa di Indonesia. Sejarah politik nasional mencatat bahwa hubungan antara militer dan ruang sipil selalu menjadi perhatian besar setelah reformasi. Karena itu, setiap tanda kembalinya pengaruh militer dalam ranah sipil mudah memicu kewaspadaan di kalangan aktivis.
Evaluasi Program Prioritas Pemerintah
Mahasiswa juga mendesak evaluasi sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, termasuk Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih. Dua program ini selama ini diposisikan pemerintah sebagai bagian dari agenda untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat gizi anak, dan menggerakkan ekonomi lokal.
Namun, mahasiswa meminta program besar seperti itu diperiksa secara ketat. Mereka mempertanyakan kesiapan anggaran, mekanisme pelaksanaan, dan manfaat nyata bagi rakyat. Dalam pandangan mahasiswa, program dengan biaya besar harus dikelola transparan agar tidak membebani APBN dan tidak membuka ruang penyelewengan.
Kritik ini tidak berarti mahasiswa menolak tujuan meningkatkan gizi atau memperkuat ekonomi desa. Mereka lebih menyoroti cara program dirancang dan dijalankan. Ketika ekonomi rakyat dianggap sedang berat, setiap rupiah anggaran negara dituntut memberi hasil yang jelas dan dapat diawasi.
Sorotan terhadap Rupiah dan Harga Kebutuhan
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga membawa isu pelemahan nilai tukar rupiah dan kesulitan ekonomi rakyat. Spanduk bertuliskan rakyat menjerit nilai tukar melejit menjadi salah satu pesan yang terlihat di lokasi. Kalimat itu merujuk pada kekhawatiran bahwa pelemahan rupiah dapat memicu kenaikan harga barang impor, biaya produksi, dan beban hidup masyarakat.
Mahasiswa menilai tekanan ekonomi tidak boleh dianggap sekadar urusan pasar. Bagi rakyat kecil, pelemahan rupiah dapat terasa melalui harga bahan pangan, energi, transportasi, dan kebutuhan sehari hari. Ketika pendapatan tidak naik secepat harga barang, keluarga harus mengurangi belanja atau mencari tambahan pekerjaan.
Isu ekonomi menjadi bahan bakar utama banyak aksi mahasiswa. Demonstrasi tidak hanya berbicara tentang demokrasi dalam pengertian politik, tetapi juga tentang dapur rumah tangga, biaya pendidikan, pekerjaan anak muda, dan kesenjangan sosial. Di Lampung, kritik itu disampaikan dengan bahasa visual yang tajam melalui jahit mulut.
Kunjungan Kerja Presiden Prabowo ke Lampung
Pada hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Lampung. Agenda resmi kepala negara meliputi peresmian RSUD K.H. Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat dan pembukaan Munas XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Bandar Lampung.
Presiden bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada pagi hari dengan rombongan terbatas. Peresmian rumah sakit di Krui menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat layanan kesehatan di daerah. Setelah itu, Presiden juga menghadiri forum pengusaha muda yang dihadiri peserta dari berbagai daerah.
Karena lokasi agenda Presiden dan titik aksi mahasiswa tidak berada di tempat yang sama, massa tidak bertemu langsung dengan rombongan kepala negara. Namun, aksi tetap berlanjut dan menjadi perhatian karena digelar bertepatan dengan kunjungan kerja tersebut.
Tidak Bertemu Rombongan Presiden
Meski aksi disebut sebagai penyambutan kunjungan Prabowo ke Lampung, mahasiswa tidak berada tepat di jalur utama kegiatan Presiden. Sejumlah laporan menyebut jarak antara massa aksi dan lokasi kegiatan Presiden cukup jauh. Aksi berlangsung di kawasan Tugu Adipura, sementara agenda Presiden berada di lokasi resmi yang berbeda.
Kondisi itu tidak menghentikan mahasiswa untuk menyampaikan tuntutan. Mereka tetap berorasi, membakar ban, membentangkan spanduk, dan melanjutkan aksi simbolik. Bagi massa, kehadiran Presiden di Lampung sudah cukup menjadi momentum untuk menyuarakan kritik.
Tidak adanya pertemuan langsung dengan Presiden juga memperlihatkan kesenjangan antara ruang protes dan ruang kekuasaan. Mahasiswa berharap suaranya sampai, meski tidak berdiri di hadapan kepala negara. Media kemudian menjadi saluran yang membawa pesan itu ke tingkat nasional.
Mahasiswa Mengaku Aksi Biasa Tidak Lagi Cukup
Dzaky Oktarian menyatakan bahwa aksi jahit mulut dipilih karena berbagai bentuk demonstrasi sebelumnya dinilai belum mampu mendorong perubahan kebijakan. Menurutnya, mahasiswa mencari cara berbeda agar aspirasi tidak tenggelam sebagai demonstrasi rutin yang mudah dilupakan.
Pernyataan ini memperlihatkan keresahan dalam gerakan mahasiswa. Mereka merasa unjuk rasa biasa sering hanya berakhir sebagai berita singkat. Setelah massa pulang, kebijakan tidak berubah, dialog tidak dibuka, dan tuntutan tidak ditindaklanjuti. Karena itu, simbol yang lebih kuat dipilih untuk mengguncang perhatian publik.
Pilihan seperti jahit mulut tentu mengandung risiko. Dari sisi kesehatan, tindakan itu tidak bisa dianggap ringan. Namun mahasiswa tampaknya ingin menunjukkan pengorbanan fisik sebagai penanda keseriusan. Di ruang publik, tindakan tersebut memancing simpati, kritik, dan perdebatan.
Hak Menyampaikan Pendapat dan Batas Tanggung Jawab
Dalam sistem demokrasi Indonesia, menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak warga negara. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatur kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk unjuk rasa, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas. Aturan itu menempatkan kebebasan berekspresi sebagai bagian dari kehidupan bernegara.
Namun, hak tersebut juga disertai tanggung jawab. Aksi harus memperhatikan keamanan, ketertiban umum, hak warga lain, dan ketentuan hukum. Aparat memiliki kewajiban menjaga jalannya demonstrasi agar tetap aman, sementara peserta aksi berkewajiban menjaga agar protes tidak berubah menjadi kekerasan.
Aksi jahit mulut di Lampung berada dalam wilayah simbolik yang kuat. Tindakan tersebut bukan serangan terhadap orang lain, tetapi bentuk protes atas keadaan yang dirasakan mahasiswa. Meski demikian, tindakan melukai diri tetap perlu dipandang hati hati agar tidak menjadi pola yang membahayakan kesehatan peserta aksi.
Respons Publik di Media Sosial
Setelah foto dan video aksi menyebar, publik terbagi dalam berbagai pandangan. Sebagian menilai mahasiswa berani karena menggunakan tubuhnya sendiri sebagai alat protes. Mereka melihat jahit mulut sebagai tanda bahwa mahasiswa benar benar merasa tidak didengar.
Sebagian lain menilai cara tersebut terlalu ekstrem. Mereka khawatir tindakan seperti itu dapat membahayakan peserta dan ditiru oleh orang lain. Ada pula yang mempertanyakan apakah aksi keras secara visual akan efektif mendorong perubahan kebijakan, atau hanya menjadi keramaian sesaat di media sosial.
Perdebatan itu menunjukkan bahwa aksi mahasiswa berhasil membuka percakapan luas. Isu pajak kekayaan, pendidikan gratis, remiliterisasi, program prioritas pemerintah, dan pelemahan rupiah masuk ke ruang diskusi publik. Walau bentuk aksinya menuai pro kontra, pesan yang dibawa tetap mendapat panggung.
Pemerintah Didorong Membaca Sinyal dari Kampus
Aksi mahasiswa di Lampung menjadi sinyal bahwa kampus masih memiliki kegelisahan terhadap arah kebijakan nasional. Pemerintah tidak cukup melihat aksi tersebut sebagai gangguan kunjungan kerja. Lebih jauh, aksi ini perlu dibaca sebagai peringatan bahwa sebagian anak muda merasa tidak puas dengan keadaan politik dan ekonomi.
Kritik mahasiswa dapat dijawab dengan dialog terbuka, data kebijakan, dan penjelasan yang dapat diuji. Pemerintah perlu menunjukkan bagaimana program prioritas dijalankan, bagaimana anggaran dijaga, bagaimana pendidikan dapat lebih terjangkau, dan bagaimana ruang sipil tetap aman bagi warga yang berbeda pandangan.
Menjawab kritik tidak selalu berarti memenuhi seluruh tuntutan demonstran. Namun, mengabaikan suara mahasiswa dapat membuat jarak antara negara dan warga semakin lebar. Dalam banyak peristiwa sejarah, kampus sering menjadi tempat awal munculnya tanda keresahan sosial.
“Aksi mahasiswa tidak selalu harus disetujui, tetapi negara perlu mendengarnya sebagai sinyal politik dari generasi yang hidup langsung dalam tekanan ekonomi dan ruang publik yang berubah.”
Gerakan Mahasiswa dan Jalan Panjang Kritik Publik
Gerakan mahasiswa di Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mengawal kekuasaan. Dari masa sebelum reformasi hingga era digital, mahasiswa kerap hadir ketika kebijakan negara dianggap menjauh dari kebutuhan rakyat. Aksi di Lampung menambah daftar protes mahasiswa yang menggunakan simbol tubuh untuk menyampaikan kritik.
Jahit mulut bukan simbol yang ringan. Ia menunjukkan perasaan tertahan, terbungkam, dan tidak menemukan pintu dialog. Ketika mahasiswa memilih cara seperti itu, publik dapat melihat adanya jarak antara aspirasi di akar rumput dan kanal resmi pengambilan keputusan.
Di sisi lain, gerakan mahasiswa juga dituntut menjaga kedalaman gagasan. Simbol kuat perlu diikuti dengan argumentasi yang jelas, data yang kuat, dan tuntutan yang dapat dipertanggungjawabkan. Aksi di Lampung sudah membawa beberapa tuntutan konkret, mulai dari pajak kekayaan, pendidikan, ruang sipil, hingga evaluasi program pemerintah.
Lampung Menjadi Panggung Kritik Nasional
Kunjungan Presiden Prabowo ke Lampung semula berada dalam agenda layanan kesehatan dan forum pengusaha muda. Namun aksi mahasiswa membuat perhatian publik ikut tertuju pada suara kritik di jalan. Lampung menjadi panggung bagi dua wajah berbeda, yaitu kegiatan resmi kenegaraan dan protes mahasiswa terhadap arah pemerintahan.
Di satu sisi, Presiden meresmikan fasilitas kesehatan dan berbicara di forum ekonomi. Di sisi lain, mahasiswa berdiri di Tugu Adipura dengan mulut terjahit, membawa spanduk tentang rakyat, pendidikan, rupiah, dan ruang sipil. Dua peristiwa ini berjalan pada hari yang sama dan menggambarkan betapa kompleksnya suasana politik nasional.
Aksi tersebut memberi catatan bahwa kunjungan pejabat tinggi ke daerah tidak selalu disambut dengan seremoni dukungan. Ada pula warga dan mahasiswa yang memakai momen itu untuk menyampaikan keberatan. Dalam demokrasi, kedua ekspresi itu dapat hadir berdampingan selama berjalan damai dan tidak saling menghilangkan hak satu sama lain.
Tuntutan yang Masih Menunggu Jawaban
Setelah aksi selesai, perhatian berikutnya tertuju pada respons pemerintah dan lembaga terkait. Mahasiswa telah menyampaikan tuntutan dengan cara yang sulit diabaikan. Namun, tuntutan itu membutuhkan jawaban kebijakan, bukan hanya komentar singkat. Pajak kekayaan, pendidikan gratis, ruang sipil, evaluasi program pemerintah, dan tekanan ekonomi adalah isu besar yang tidak selesai oleh satu aksi.
Pemerintah memiliki kesempatan untuk membuka ruang dialog dengan organisasi mahasiswa, akademisi, masyarakat sipil, dan kelompok terdampak kebijakan. Jika dialog itu terjadi, aksi jahit mulut dapat menjadi pintu masuk untuk pembahasan yang lebih serius. Jika tidak, simbol tersebut berisiko tinggal sebagai foto viral yang dilupakan setelah beberapa hari.
Mahasiswa Lampung telah memilih cara yang mengguncang perhatian. Mereka menempatkan tubuh sebagai bagian dari pesan politik. Di Tugu Adipura, jahit mulut menjadi bahasa protes yang keras, sementara di tempat lain Presiden menjalankan agenda pemerintahan. Di antara keduanya, publik menunggu apakah suara yang dibungkam secara simbolik itu benar benar sampai ke meja pembuat keputusan.
